Masalah Kesehatan

Pendekatan Kesisteman Pecahkan Permasalahan Kesehatan di Indonesia

Saat ini ada tiga permasalahan strategis yang dihadapi Indonesia dalam upaya meningkatkan status kesehatan penduduknya, yaitu permasalahan yang terkait dengan terbatasnya jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, masih rendahnya pembiayaan kesehatan dan masih belum meratanya pesebaran dan kualitas ketanagaan kesehatan . Rumitnya ketiga permasalahan ini, sehingga perlu dijadikan bahan priorotas bagi Depkes untuk menjalaninya.
Hal itu dikemukakan Menteri Kesehatan dr Achmad Sujudi, pada peluncuran Proyek Helath Workforce and Service (HWS) di Jakarta belum lama ini. Menurut Menkes, Ketiga permasalahan strategis tersebut harus dipecahkan secara bersama melalui pendekatan kesisteman.
Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya memerlukan peningkatan kualitas tenaga kesehatan tetapi juga peningkatan sarana, prasaran dan manajemen kesehatan yang harus didukung oleh tersedianya pembiayaan kesehatan.
Karenanya, kata Sujudi, dengan adanya kerjasama yang terpadu antara Depkeu, Bappenas, Depdiknas, IDI dan Pemerintah Daerah serta Depkes, saya percaya ketiga permasalahan strategis tersebut dapat segera terpecahkan.
Karenanya ketersediaan tenaga medis sebagai dokter keluarga maupun sebagai dokter Puskesmas semakin dirasakan keperluannya. Terutama sekali dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar yang ditunjang dengan pelayanan medis spesialistis. Sebagai konsekuensinya, keberadaan dokter spesialis di rumah sakit kabupaten menjadi sangat urgent untuk dipenuhi.
Dengan adanya perbaikan syatem pendidikan dokter, pengembangan dokter keluarga dan pengadaan dokter spesialis merupakan kegiaan-kegiatan inti dari kompenen ketenagaan dalam proyek HWS ini Untuk sementara proyek HWS ini akan ditujukan untuk tiga provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi dan Kalimantan Timur.
Mengingat penting dan strategisnya peranan District Hea;lth Council dan Joint Health Council sebagai wahana pengendalian proyek oleh pimpinan daerah dan pemuka masyarakat terhadap pembangunan sektor kesehatan daerah. Indikator lain yang tidak kalah penting adalah adanya anggaran kesehatan Kabupaten/Kota selama proyek berlangsung yang terus meningkat, sehingga pada akhir proyek setiap kabupaten/kota
Telah mengalokasikan setidaknya Rp 51.000 perkapita/tahun untuk pembangunan kesahatan didaerahnya masing-masing.
“Proyek HWS ini merupakan pinjaman Pemerintah Pusat yang dihibahkan ke Pemerintah Daerah dalam bentuk Block Fund, yang dimaksudkan agar Kabupaten/Kota tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut, namun setiap daerah Kabupaten/Kota harus mengalokasikan anggaran daerahnya sebagai kontribusi terhadap keberhasilan proyek sesuai dengan kemampuan keuangannya,”tukas Sujudi. (B5/B2/D1)

Krisis Keuangan Global Pengaruhi Pelayanan Kesehatan
Kendala utama yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan adalah krisis keuangan dunia. Krisis ini telah melemahkan daya beli masyarakat untuk komoditas dan jasa – termasuk pelayanan kesehatan. Di beberapa negara – termasuk Indonesia – jumlah rakyat miskin bertambah dan masyarakat ini akan mudah terkena penyakit dan risiko kesehatan lain. Sementara itu mereka tidak punya cukup biaya untuk menjangkau pelayanan kesehatan. Untuk menangani masalah tersebut, pemerintah Indonesia melalui program Jamkesmas bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak mampu.
Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR. PH saat membuka acara kongres ke-26 dan council meeting ke-45 Confederation of Medical Association in Asia & Oceania (CMAAO) pada Jum’at (6/11/2009) di Bali.
Dengan menerapkan Jamkesmas, kata Menkes, jaminan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu terpenuhi. Jamkesmas juga penting dalam memperkuat pelayanan kesehatan rujukan, untuk membentuk sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi, efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Ditambahkan Menkes, salah satu program prioritas Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II adalah peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat. Tujuan program ini yang pertama adalah meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin di pusat pelayanan kesehatan di RS pemerintah maupun swasta. Kedua, untuk menyediakan perlindungan finansial atas risiko kesehatan masyarakat. Ketiga, untuk mensinergikan pembiayaan kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah. Keempat, untuk berbagi tanggung jawab dalam mengawasi kelembagaan, partisipasi, dan sistem informasi jaminan kesehatan masyarakat. Kelima, untuk menjamin ketersediaan dan persamaan pelayanan kesehatan-termasuk jaminan kualitas. Keenam, untuk menyediakan jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin setelah bencana. Ketujuh, untuk membentuk Badan Jaminan Kesehatan Nasional (National Agency for Health Insurance).
Menurut Menkes, sekarang kita menghadapi era baru globalisasi yang menantang kita dengan masalah dan tantangan baru. Globalisasi jasa pelayanan publik, berdasarkan Perjanjian Perdagangan dan Jasa (GATS), akan berdampak pada pelayanan kesehatan. Salah satu isyu terkait globalisasi adalah kompetisi kualitas pelayanan kesehatan di seluruh negara.
Dalam 20 tahun terakhir, jumlah pemberi pelayanan kesehatan tumbuh cepat. Sayangnya, hal itu tidak dibarengi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam pelayanan kesehatan, kesalahan medis sering terjadi dalam berbagai kondisi. Dari yang sederhana sampai yang rumit yang bisa membuat kecacatan pasien, bahkan kematian. Semua tindakan medis punya risiko. “Oleh karena itu salah satu agenda kita adalah menjamin implementasi Program Keselamatan Pasien (Patient Safety Program) di RS yang juga penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Indonesia dan pada akhirnya akan meningkatkan kompetisi pelayanan kesehatan negara diantara negara lain”, ujar dr. Endang.
Menkes mengatakan, menghargai upaya yang dilakukan CMAAO untuk mengorganisir kongres dan pertemuan tahunannya. “Kami percaya bahwa ide dan inovasi baru akan lahir dari pertemuan sekarang. Saya berharap para peserta menggunakan kesempatan yang ditawarkan pada pertemuan ini untuk menambah pengetahuan dan juga pengalaman serta memperkuat dan memperluas jaringan”.
CMAAO merupakan organisasi yang mewadahi asosiasi-asosiasi dokter di negara-negara Asia dan Oseania. Organisasi ini berdiri atas prakarsa Dr. Rodolfo P. Gonzalez dari Philippine Medical Association dan resmi berdiri pada tahun 1956. CMAAO hingga saat ini beranggotakan 17 asosiasi dokter dari berbagai negara, termasuk Indonesia (Ikatan Dokter Indonesia).
Pada kesempatan itu juga Menkes menyampaikan rasa bangganya karena selain menjadi tuan rumah, Indonesia juga mendapat kehormatan dengan dilantiknya Ketua Umum PB IDI DR. Dr. Fachmi Idris, M.Kes sebagai Presiden Terpilih CMAAO untuk masa jabatan 2 tahun kedepan.
Fachmi Idris dalam sambutannya mengatakan profesi medis saat ini menghadapi situasi yang diistilahkannya sebagai “pandemi degradasi etik”. Untuk mengatasinya, anggota CMAAO sebagai pemimpin dari Asosiasi Medis di negara masing-masing memiliki kewajiban moral untuk mencari solusi jitu dari masalah etika dalam profesi kedokteran. Ia mengingatkan beberapa tujuan dari CMAAO, yaitu untuk mendukung asosiasi anggota konfederasi demi mencapai tingkat pendidikan kedokteran setinggi mungkin, dan untuk melayani masyarakat dengan bekerja keras untuk pendidikan medis terbaik, praktik kedokteran dan etika kedokteran terbaik, serta pelayanan kesehatan yang terbaik untuk semua orang.
Sebagai Presiden terpilih CMAAO, dr. Fahmi memiliki beberapa agenda antara lain; meningkatkan kerjasama dengan asosiasi pendidikan kedokteran, organisasi kedokteran, perhimpunan rumah sakit, serta WHO (World Health Organization).